Kyai Haji Abdurrahman Wahid,
akrab dipanggil Gus Dur lahir di
Jombang, Jawa Timur, 7 September
1940 dari pasangan Wahid Hasyim
dan Solichah. Guru bangsa,
reformis, cendekiawan, pemikir, dan
pemimpin politik ini menggantikan
BJ Habibie sebagai Presiden RI
setelah dipilih MPR hasil Pemilu
1999. Dia menjabat Presiden RI dari
20 Oktober 1999 hingga Sidang
Istimewa MPR 2001. Ia lahir dengan
nama Abdurrahman Addakhil atau
“Sang Penakluk”, dan kemudian
lebih dikenal dengan panggilan Gus
Dur. “Gus” adalah panggilan
kehormatan khas pesantren kepada
anak kiai.
Gus Dur adalah putra pertama dari
enam bersaudara, dari keluarga
yang sangat terhormat dalam
komunitas muslim Jawa Timur.
Kakek dari ayahnya, KH. Hasyim
Asyari, adalah pendiri Nahdlatul
Ulama (NU), sementara kakek dari
pihak ibu, KH Bisri Syansuri, adalah
pengajar pesantren.
Ayah Gus Dur, KH Wahid Hasyim,
terlibat dalam Gerakan Nasionalis
dan menjadi Menteri Agama pada
1949. Ibunya, Hj. Sholehah, adalah
putri pendiri Pondok Pesantren
Denanyar Jombang.
Setelah deklarasi kemerdekaan
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945,
Gus Dur kembali ke Jombang dan
tetap berada di sana selama perang
kemerdekaan Indonesia melawan
Belanda.
Akhir 1949, dia pindah ke Jakarta
setelah ayahnya ditunjuk sebagai
Menteri Agama. Dia belajar di
Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum
pindah ke SD Matraman Perwari.
Gus Dur juga diajarkan membaca
buku non Islam, majalah, dan koran
oleh ayahnya untuk memperluas
pengetahuannya. Pada April 1953,
ayahnya meninggal dunia akibat
kecelakaan mobil.
Pendidikannya berlanjut pada 1954
di Sekolah Menengah Pertama dan
tidak naik kelas, tetapi bukan karena
persoalan intelektual. Ibunya lalu
mengirimnya ke Yogyakarta untuk
meneruskan pendidikan.
Pada 1957, setelah lulus SMP, dia
pindah ke Magelang untuk belajar di
Pesantren Tegalrejo. Ia
mengembangkan reputasi sebagai
murid berbakat, menyelesaikan
pendidikan pesantren dalam waktu
dua tahun (seharusnya empat
tahun).
Pada 1959, Gus Dur pindah ke
Pesantren Tambakberas di Jombang
dan mendapatkan pekerjaan
pertamanya sebagai guru dan
kepala madrasah. Gus Dur juga
menjadi wartawan Horizon dan
Majalah Budaya Jaya.
Pada 1963, Wahid menerima
beasiswa dari Departemen Agama
untuk belajar di Universitas Al
Azhar, Kairo, Mesir, namun tidak
menyelesaikannya karena kekritisan
pikirannya.
Gus Dur lalu belajar di Universitas
Baghdad. Meskipun awalnya lalai,
Gus Dur bisa menyelesaikan
pendidikannya di Universitas
Baghdad tahun 1970.
Dia pergi ke Belanda untuk
meneruskan pendidikannya, guna
belajar di Universitas Leiden, tetapi
kecewa karena pendidikannya di
Baghdad kurang diakui di sini. Gus
Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis
sebelum kembali ke Indonesia pada
1971.
Gus Dur kembali ke Jakarta dan
bergabung dengan Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial
(LP3ES), organisasi yg terdiri dari
kaum intelektual muslim progresif
dan sosial demokrat.
LP3ES mendirikan majalah Prisma di
mana Gus Dur menjadi salah satu
kontributor utamanya dan sering
berkeliling pesantren dan madrasah
di seluruh Jawa.
Saat inilah dia memprihatinkan
kondisi pesantren karena nilai-nilai
tradisional pesantren semakin luntur
akibat perubahan dan kemiskinan
pesantren yang ia lihat.
Dia kemudian batal belajar luar
negeri dan lebih memilih
mengembangkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan
karirnya sebagai jurnalis, menulis
untuk Tempo dan Kompas.
Artikelnya diterima baik dan mulai
mengembangkan reputasi sebagai
komentator sosial.
Dengan popularitas itu, ia
mendapatkan banyak undangan
untuk memberikan kuliah dan
seminar, sehingga dia harus pulang-
pergi Jakarta dan Jombang.
Pada 1974, Gus Dur mendapat
pekerjaan tambahan di Jombang
sebagai guru di Pesantren
Tambakberas. Satu tahun
kemudian, Gus Dur menambah
pekerjaannya dengan menjadi Guru
Kitab Al Hikam.
Pada 1977, dia bergabung di
Universitas Hasyim Asyari sebagai
dekan Fakultas Praktik dan
Kepercayaan Islam, dengan
mengajar subyek tambahan seperti
pedagogi, syariat Islam dan
misiologi.
Ia lalu diminta berperan aktif
menjalankan NU dan ditolaknya.
Namun, Gus Dur akhirnya
menerima setelah kakeknya, Bisri
Syansuri, membujuknya. Karena
mengambil pekerjaan ini, Gus Dur
juga memilih pindah dari Jombang
ke Jakarta.
Abdurrahman Wahid mendapat
pengalaman politik pertamanya
pada pemilihan umum legislatif
1982, saat berkampanye untuk
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), gabungan empat partai Islam
termasuk NU.
Reformasi NU
NU membentuk Tim Tujuh
(termasuk Gus Dur) untuk
mengerjakan isu reformasi dan
membantu menghidupkan kembali
NU. Pada 2 Mei 1982, para pejabat
tinggi NU bertemu dengan Ketua NU
Idham Chalid dan memintanya
mengundurkan diri. Namun, pada 6
Mei 1982, Gus Dur menyebut pilihan
Idham untuk mundur tidak
konstitusionil. Gus Dur mengimbau
Idham tidak mundur.
Pada 1983, Soeharto dipilih kembali
sebagai presiden untuk masa
jabatan keempat oleh MPR dan
mulai mengambil langkah
menjadikan Pancasila sebagai
ideologi negara. Dari Juni 1983
hingga Oktober 1983, Gus Dur
menjadi bagian dari kelompok yang
ditugaskan untuk menyiapkan
respon NU terhadap isu ini.
Gus Dur lalu menyimpulkan NU
harus menerima Pancasila sebagai
Ideologi Negara. Untuk lebih
menghidupkan kembali NU, dia
mengundurkan diri dari PPP dan
partai politik agar NU fokus pada
masalah sosial.
Pada Musyawarah Nasional NU
1984, Gus Dur dinominasikan
sebagai ketua PBNU dan dia
menerimanya dengan syarat
mendapat wewenang penuh untuk
memilih pengurus yang akan
bekerja di bawahnya.
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif
oleh Suharto. Penerimaan Wahid
terhadap Pancasila bersamaan
dengan citra moderatnya
menjadikannya disukai pemerintah.
Pada 1987, dia mempertahankan
dukungan kepada rezim tersebut
dengan mengkritik PPP dalam
pemilihan umum legislatif 1987 dan
memperkuat Partai Golkar.
Ia menjadi anggota MPR dari Golkar.
Meskipun disukai rezim, Gus Dur
acap mengkritik pemerintah,
diantaranya proyek Waduk Kedung
Ombo yang didanai Bank Dunia. Ini
merenggangkan hubungannya
dengan pemerintah dan Suharto.
Selama masa jabatan pertamanya,
Gus Dur fokus mereformasi sistem
pendidikan pesantren dan berhasil
meningkatkan kualitas sistem
pendidikan pesantren sehingga
menandingi sekolah sekular.
Gus Dur terpilih kembali untuk masa
jabatan kedua Ketua PBNU pada
Musyawarah Nasional 1989. Saat itu,
Soeharto, yang terlibat dalam
pertempuran politik dengan ABRI,
berusaha menarik simpati Muslim.
Pada Desember 1990, Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI) dibentuk untuk menarik hati
intelektual muslim di bawah
dukungan Soeharto dan diketuai BJ
Habibie. Pada 1991, beberapa
anggota ICMI meminta Gus Dur
bergabung, tapi ditolaknya karena
dianggap sektarian dan hanya
membuat Soeharto kian kuat.
Bahkan pada 1991, Gus Dur
melawan ICMI dengan membentuk
Forum Demokrasi, organisasi terdiri
dari 45 intelektual dari berbagai
komunitas religius dan sosial. Pada
Maret 1992, Gus Dur berencana
mengadakan Musyawarah Besar
untuk merayakan ulang tahun NU
ke-66 dan merencanakan acara itu
dihadiri paling sedikit satu juta
anggota NU.
Soeharto menghalangi acara
tersebut dengan memerintahkan
polisi mengusir bus berisi anggota
NU begitu tiba di Jakarta. Gus Dur
mengirim surat protes kepada
Soeharto menyatakan bahwa NU
tidak diberi kesempatan
menampilkan Islam yang terbuka,
adil dan toleran.
Menjelang Musyawarah Nasional
1994, Gus Dur menominasikan diri
untuk masa jabatan ketiga. Kali ini
Soeharto menentangnya. Para
pendukung Soeharto, seperti
Habibie dan Harmoko,
berkampanye melawan terpilihnya
kembali Gus Dur.
Ketika musyawarah nasional
diadakan, tempat pemilihan dijaga
ketat ABRI, selain usaha menyuap
anggota NU untuk tidak memilihnya.
Namun, Gus Dur tetap terpilih
sebagai ketua NU priode berikutnya.
Selama masa ini, Gus Dur memulai
aliansi politik dengan Megawati
Soekarnoputri dari Partai Demokrasi
Indonesia (PDI). Megawati yang
popularitasnya tinggi berencana
tetap menekan Soeharto.
Gus Dur menasehati Megawati
untuk berhati-hati, tapi Megawati
mengacuhkannya sampai dia harus
membayar mahal ketika pada Juli
1996 markasnya diambilalih
pendukung Ketua PDI dukungan
pemerintah, Soerjadi.
Pada November 1996, Gus Dur dan
Soeharto bertemu pertama kalinya
sejak pemilihan kembali Gus Dur
sebagai ketua NU. Desember tahun
itu juga dia bertemu dengan Amien
Rais, anggota ICMI yang kritis
terhadap kebijakan-kebijakan
pemerintah.
Juli 1997 merupakan awal krisis
moneter dimana Soeharto mulai
kehilangan kendali atas situasi itu.
Gus Dur didorong melakukan
gerakan reformasi dengan Megawati
dan Amien, namun terkena stroke
pada Januari 1998.
Pada 19 Mei 1998, Gus Dur,
bersama delapan pemimpin
komunitas Muslim, dipanggil
Soeharto yang memberikan konsep
Komite Reformasi usulannya. Gus
Dur dan delapan orang itu menolak
bergabung dengan Komite
Reformasi.
Amien, yang merupakan oposisi
Soeharto paling kritis saat itu, tidak
menyukai pandangan moderat Gus
Dur terhadap Soeharto. Namun,
Soeharto kemudian mundur pada 21
Mei 1998. Wakil Presiden Habibie
menjadi presiden menggantikan
Soeharto. Salah satu dampak
jatuhnya Soeharto adalah lahirnya
partai politik baru, dan pada Juni
1998, komunitas NU meminta Gus
Dur membentuk partai politik baru.
Baru pada Juli 1998 Gus Dur
menanggapi ide itu karena
mendirikan partai politik adalah satu-
satunya cara untuk melawan Golkar
dalam pemilihan umum. Partai itu
adalah Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB). Pada 7 Februari 1999, PKB
resmi menyatakan Gus Dur sebagai
kandidat presidennya.
Pemilu April 1999, PKB
memenangkan 12% suara dengan
PDIP memenangkan 33% suara.
Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali
mulai memilih presiden baru.
Abdurrahman Wahid terpilih
sebagai Presiden Indonesia ke-4
dengan 373 suara, sedangkan
Megawati hanya 313 suara.
Semasa pemerintahannya, Gus Dur
membubarkan Departemen
Penerangan dan Departemen Sosial
serta menjadi pemimpin pertama
yang memberikan Aceh referendum
untuk menentukan otonomi dan
bukan kemerdekaan seperti di Timor
Timur. Pada 30 Desember 1999,
Gus Dur mengunjungi Jayapura dan
berhasil meyakinkan pemimpin-
pemimpin Papua bahwa ia
mendorong penggunaan nama
Papua.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus
Dur mulai bernegosiasi dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua
bulan kemudian, pemerintah
menandatangani nota kesepahaman
dengan GAM. Gus Dur juga
mengusulkan agar TAP MPRS No.
XXIX/MPR/1966 yang melarang
Marxisme-Leninisme dicabut.
Ia juga berusaha membuka
hubungan diplomatik dengan Israel,
sementara dia juga menjadi tokoh
pertama yang mereformasi militer
dan mengeluarkan militer dari ruang
sosial-politik. Muncul dua skandal
pada tahun 2000, yaitu skandal
Buloggate dan Bruneigate, yang
kemudian menjatuhkannya.
Pada Januari 2001, Gus Dur
mengumumkan bahwa Tahun Baru
Cina (Imlek) menjadi hari libur
opsional. Tindakan ini diikuti dengan
pencabutan larangan penggunaan
huruf Tionghoa. Pada 23 Juli 2001,
MPR secara resmi memakzulkan
Gus Dur dan menggantikannya
dengan Megawati Soekarnoputri.
Pada Pemilu April 2004, PKB
memperoleh 10.6% suara dan
memilih Wahid sebagai calon
presiden. Namun, Gus Dur gagal
melewati pemeriksaan medis dan
KPU menolak memasukannya
sebagai kandidat. Gus Dur lalu
mendukung Solahuddin yang
merupakan pasangan Wiranto. Pada
5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin
kalah dalam pemilu. Di Pilpres
putaran dua antara pasangan
Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-
Muzadi, Gus Dur golput.
Agustus 2005, Gus Dur, dalam
Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu
bersama Try Sutrisno, Wiranto,
Akbar Tanjung dan Megawati
mengkritik kebijakan pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono,
terutama dalam soal pencabutan
subsidi BBM.
Kehidupan pribadi
Gus Dur menikah dengan Sinta
Nuriyah dan dikaruniai empat orang
anak: Alissa Qotrunnada, Zanubba
Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita
Hayatunnufus, dan Inayah
Wulandari.
Yenny aktif berpolitik di PKB dan saat
ini adalah Direktur The Wahid
Institute.
Gus Dur wafat, hari Rabu, 30
Desember 2009, di Rumah Sakit
Cipto Mangunkosumo, Jakarta,
pukul 18.45 akibat berbagai
komplikasi penyakit, diantarnya
jantung dan gangguan ginjal yang
dideritanya sejak lama.
Sebelum wafat dia harus menjalani
cuci darah rutin. Seminggu sebelum
dipindahkan ke Jakarta ia sempat
dirawat di Surabaya usai
mengadakan perjalanan di Jawa
Timur.
Penghargaan
Pada 1993, Gus Dur menerima
Ramon Magsaysay Award,
penghargaan cukup prestisius untuk
kategori kepemimpinan sosial.
Dia ditahbiskan sebagai “Bapak
Tionghoa” oleh beberapa tokoh
Tionghoa Semarang di Kelenteng
Tay Kak Sie, Gang Lombok, pada 10
Maret 2004.
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia
dan Gus Dur mendapatkan Tasrif
Award-AJI sebagai Pejuang
Kebebasan Pers 2006. Gus Dur dan
Gadis dinilai memiliki semangat, visi,
dan komitmen dalam
memperjuangkan kebebasan
berekpresi, persamaan hak,
semangat keberagaman, dan
demokrasi di Indonesia.
Ia mendapat penghargaan dari
Simon Wiethemthal Center, sebuah
yayasan yang bergerak di bidang
penegakan HAM karena dianggap
sebagai salah satu tokoh yang peduli
persoalan HAM.
Gus Dur memperoleh penghargaan
dari Mebal Valor yang berkantor di
Los Angeles karena Wahid dinilai
memiliki keberanian membela kaum
minoritas.
Dia juga memperoleh penghargaan
dari Universitas Temple dan
namanya diabadikan sebagai nama
kelompok studi Abdurrahman
Wahid Chair of Islamic Study.
Gus Dur memperoleh banyak gelar
Doktor Kehormatan (Doktor Honoris
Causa) dari berbagai lebaga
pendidikan, yaitu:
– Doktor Kehormatan bidang
Kemanusiaan dari Netanya
University, Israel (2003)
– Doktor Kehormatan bidang
Hukum dari Konkuk University,
Seoul, Korea Selatan (2003)
– Doktor Kehormatan dari Sun Moon
University, Seoul, Korea Selatan
(2003)
– Doktor Kehormatan dari Soka
Gakkai University, Tokyo, Jepang
(2002)
– Doktor Kehormatan bidang Filsafat
Hukum dari Thammasat University,
Bangkok, Thailand (2000)
– Doktor Kehormatan dari Asian
Institute of Technology, Bangkok,
Thailand (2000)
– Doktor Kehormatan bidang Ilmu
Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi
dan Manajemen, dan Ilmu
Humaniora dari Pantheon Sorborne
University, Paris, Perancis (2000)
– Doktor Kehormatan dari
Chulalongkorn University, Bangkok,
Thailand (2000)
– Doktor Kehormatan dari Twente
University, Belanda (2000)
– Doktor Kehormatan dari Jawaharlal
Nehru University, India (2000)